Permudah Wajib Pajak, Sragen Rancang Layanan PKB Jemput Bola hingga Tingkat Desa

BPKPD Sragen – Inovasi pelayanan publik kembali didorong di Kabupaten Sragen. Melalui rapat koordinasi yang digelar di Kantor UPPD/Samsat Sragen pada Senin (20/4/2026), sejumlah instansi menyepakati langkah kolaboratif untuk menghadirkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari evaluasi sekaligus penguatan strategi peningkatan transaksi Samsat Budiman di wilayah Sragen . Hadir dalam kegiatan ini unsur UPPD, BPKPD Kabupaten Sragen, Satlantas Polres Sragen, Jasa Raharja, serta perwakilan BUMDes dan pemerintah desa.

Kepala Cabang Jasa Raharja Surakarta, Gunawan, dalam paparannya menyampaikan gagasan penguatan layanan berbasis desa melalui sinergi dengan BUMDes. Konsep yang diusung tidak hanya membuka titik layanan di desa, tetapi juga mengembangkan sistem pelayanan aktif yang mendatangi wajib pajak.

Kepala UPPD Sragen, Senen, ST, MSi, menilai pendekatan tersebut sebagai terobosan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ia menekankan bahwa akses layanan yang semakin dekat akan berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.

Dari sisi pemerintah daerah, dukungan juga disampaikan oleh Nuryahman Hartono, ST, MSi, Kabid Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen yang hadir mewakili Kepala BPKPD. Ia menyebutkan bahwa optimalisasi peran BUMDes dapat menjadi strategi efektif dalam memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Salah satu poin menarik dari rencana tersebut adalah penerapan layanan berbasis panggilan. Apabila program ini berjalan optimal, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat. Cukup menghubungi petugas dari rumah, maka petugas BUMDes akan datang langsung untuk membantu proses pembayaran pajak kendaraan.

Model pelayanan ini dinilai mampu memangkas jarak, waktu, dan biaya yang selama ini menjadi kendala sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu, pendekatan proaktif ini juga diharapkan mampu menekan angka tunggakan pajak.

Sebagai tindak lanjut, forum rapat menghasilkan kesepakatan untuk segera menggelar pembahasan teknis lanjutan. Rapat teknis tersebut akan menguraikan secara lebih rinci skema operasional, termasuk mekanisme layanan di lapangan, pembagian tugas antarinstansi, serta dukungan sistem yang diperlukan.

Dengan konsep layanan yang semakin adaptif dan menjangkau hingga tingkat desa, Samsat Budiman Sragen diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. ( N.Hart - Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah - BPKPD Sragen )

Lokasi:

Berbagi :